MANGGAR, TARGET BABEL — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) resmi meluncurkan Sistem Integrasi Perencanaan Berbasis Bukti (SIM-EBP) di Ruang Rapat Gunung Lumut Bapperida, Senin (26/10/2026). Langkah strategis ini menandai dimulainya penerapan sistem perencanaan berjenjang berbasis data guna memperkuat tata kelola pembangunan dalam siklus Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja).
Inovasi yang digagas oleh Kepala Bapperida Kabupaten Belitung Timur, Ilfan Suryawan, ini dirancang untuk menjawab tantangan fiskal daerah. Di antaranya adalah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penurunan nilai Transfer ke Daerah (TKD), serta evaluasi terhadap alokasi belanja yang dinilai belum sepenuhnya terarah.
“Sistem ini bukan sekadar aplikasi mandiri, melainkan solusi untuk memecahkan silo mentality kondisi di mana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kerap bekerja secara sektoral dan memicu pengulangan program serupa setiap tahunnya,” ujar Ilfan.
Melalui mekanisme perencanaan berjenjang ini, proses verifikasi program mengalami transformasi signifikan. Penilaian kini dilakukan secara otomatis oleh sistem berdasarkan validitas data masing-masing perangkat daerah. Data sektoral krusial, seperti tingkat kemiskinan, prevalensi stunting, dan basis data pendukung lainnya, wajib diintegrasikan terlebih dahulu ke dalam sistem atau Knowledge Management System (KMS) melalui mekanisme hyperlink.
Apabila data pendukung belum dilampirkan, sistem akan secara otomatis menolak usulan program dari OPD. Sebaliknya, jika data telah terverifikasi, sistem akan menghasilkan draf program kerja beserta alokasi pagu anggaran yang lebih presisi dan tepat sasaran.
“Dulu, penanggulangan kemiskinan sering kali diulang dengan alokasi anggaran yang relatif sama tanpa basis data riil yang kuat. Dengan sistem ini, pagu anggaran disesuaikan secara pasti berdasarkan kondisi faktual di lapangan,” jelasnya.
Ilfan menambahkan, pengembangan SIM-EBP juga mengedepankan efisiensi anggaran karena dibangun secara mandiri melalui sinergi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) tanpa memerlukan biaya pengadaan tahunan dari pihak ketiga.
Penerapan sistem ini diyakini mampu mendongkrak indikator kinerja utama pemerintah daerah, khususnya pada sektor perencanaan dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Guna memastikan transisi berjalan optimal, Bapperida akan menyediakan tim pendamping khusus bagi pegawai yang masih beradaptasi dengan sistem baru.
Rencananya, implementasi penuh sistem perencanaan berbasis data ini mulai diterapkan pada siklus RKPD tahun 2028. Persiapan intensif akan digeber sejak akhir tahun berjalan dan ditargetkan menjangkau hingga tingkat pemerintahan desa.
(Dedi).
